Penanggulangan Pengangguran di Indonesia

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP).

Mengingat 70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak.

Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah pengangguran.

Gerakan tersebut dicanangkan dalam satu Deklarasi GNPP yang diadakan di Jakarta 29 Juni 2004. Lima orang tokoh dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perwakilan pengusaha, perwakilan perguruan tinggi, menandatangani deklarasi tersebut, mereka adalah Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal; Walikota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Zulkarnaen Karim; Palgunadi; T. Setyawan,ABAC; pengusaha; DR. J.P. Sitanggang, UPN Veteran Jakarta; Bambang Ismawan, Bina Swadaya, LSM; mereka adalah sebagian kecil dari para tokoh yang memandang masalah ketenagakerjaan di Indonesia harus segera ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa.

Menurut para deklarator tersebut, bahwa GNPP ini dimaksudkan untuk membangun kepekaan dan kepedulian seluruh aparatur dari pusat ke daerah, serta masyarakat seluruhnya untuk berupaya mengatasi pengangguran.
Dalam deklarasi itu ditegaskan, bahwa untuk itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebaiknya segera dibentuk Badan Koordinasi Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan GNPP tersebut, menunjukan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa terhadap masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan pengangguran. Menyadari bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan semata fungsi dan tanggung jawab Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan dan program masing-masing pihak, baik pemerintah maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Konsepsi.

Sementara itu dalam Raker dengan Komisi VII DPR-RI 11 Pebruari 2004 yang lalu, Menakertrans Jacob Nuwa Wea dalam penjelasannya juga berkesempatan memaparkan konsepsi penanggulangan pengangguran di Indonesia, meliputi keadaan pengangguran dan setengah pengangguran; keadaan angkatan kerja; dan keadaan kesempatan kerja; serta sasaran yang akan dicapai. Dalam konteks ini kiranya paparan tersebut masih relevan untuk diinformasikan.
Dalam salah satu bagian paparannya Menteri menyebutkan, bahwa pembukaan UUD 1945 mengamanatkan: “… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa …”. Selanjutnya secara lebih konkrit pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : ” tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ” dan pada Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa:” Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif.. Kedua Pasal UUD 1945 ini perlu menjadi perhatian bahwa upaya-upaya penanganan pengangguran yang telah dilaksanakan selama ini masih belum memenuhi harapan, serta mendorong segera dapat dirumuskan Konsepsi Penanggulangan Pengangguran.
Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait sedang menyusun konsepsi penanggulangan pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan di lingkungan Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secara terbatas (Apindo dan beberapa Serikat Pekerja); dan juga pembahasan dengan beberapa Departemen dan Bappenas. ” Memperhatikan kompleksnya permasalahan pengangguran, disadari bahwa penyusunan konsepsi tersebut masih perlu didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai pihak yang lebih luas, antara lain sangat dibutuhkan masukan dan dukungan sepenuhnya dari Anggotra DPR-RI yang terhormat khususnya Komisi VII; masih memerlukan waktu dan dukungan biaya sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu Konsepsi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat”, tutur Menteri Jacob Nuwa Wea.

Keadaan Penganggur dan Setengah Pengangguran.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dll.

Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13 juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta) adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.
Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.

Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja.

Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain, 45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan kerja di Indonesia kualitasnya masih rendah.
Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002, jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.
Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah bagi golongan berpendidikan rendah.
Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.

Sasaran

Sasaran yang diharapkan, dirumuskan sebagai berikut :

  1. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 0,96 pesen menjadi 5,5 persen pada tahun 2009.
  2. Menurunnya jumlah setengah penganggur dari 28,65 persen menjadi 20 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
  3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja formal dari 36,71 persen menjadi 60 persen dari jumlah yang bekerja pada tahun 2009.
  4. Menurunnya jumlah angkatan kerja usia sekolah dari 20,54 persen menjadi 15 persen pada tahun 2009.
  5. Tingkatkan perluasan lapangan kerja dari 91,65 juta orang menjadi 108,97 juta orang.
  6. Terbangunnya jejaring antara pusat dengan seluruh Kabupaten/kota.
  7. Untuk mencapai hal tersebut disusun strategi, kebijakan dan program-program yang perlu terus dibahas untuk menjadi kesepakatan semua pihak, meliputi Pengendalian Jumlah Angkatan kerja peningkatan Kualitas angkatan Kerja; peningkatan Efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; pembinaan Hubungan Industrial.

(Sumber: Deklarasi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia, 29 Juni 2004; Bahan Raker Komisi VII DPR-RI dan Menakertrans, 11 Pebruari 2004).
Sumber : Majalah Nakertrans Edisi – 03 TH.XXIV-Juni 2004

Pada tahun 1946 Kantor PPK Karesidenan Banyumas berkedudukan di kota Purwokerto yang dipimpin oleh Bapak M.Samadi ini baru memiliki 2 SMP dan 1 Sekolah Guru yaitu:

  • SMP Putri Purwokerto, dengan kepala sekolah Bapak Muntari.
  • SMP Putra Purwokerto, dengan kepala sekolah Bapak Imam Soedarti.

Pada tanggal 19 Desember 1949 sesudah persetujuan KMB di Den Haag, PPK Karesidenan Banyumas dan segenap stafnya pindah ke Kalimendong Purworejo Klampok kemudian pindah lagi ke Karang Jambu Purwokerto. Disinilah PPK Karisidenan Banyumas dibawah pimpinan Bapak R.Soetojo, memanggil putra-putri pejuang RI yaitu TP, TRIP, dan IMAM untuk kembali ke bangku sekolah dan dibukalah pendaftaran baru dengan syarat-syarat sebagai berikut :

  • a. Bagi anak pejuang TP, TRIP dan IMAM tanpa tes.
  • b. Anak umum harus mengikuti tes.

Pembuatan bangku-bangku diserahkan kepada Bapak Subechi Kepala ST RI, sedangkan kebutuhan lainnya seperti : papan tulis, meja guru, dll didapat dari pinjaman Residen Banyumas.

Setelah semuanya siap maka tanggal 1 Maret 1950 berdirilah SMP yang diberinama “SMP Perjuangan” atau SMP Republik Indonesia (SMP RI) di Purwokerto dengan personalia sebagai berikut :

Kepala Sekolah R.Soegiharto
Guru-Guru 1. S.Tjiptojoewono
2. S.Gondowarsito
3. R.Abdulah
4. Wasis OB.
5. Masdhuki
6. R.Racjudi
7. Soepangat
8. Budi Sutjiro AS.
9. Suprapto
10. Jasiman
Staff Tata Usaha Soewandhi
Pembantu TU 1. Junus Karto
2. Maderdja
3. G.Sanbrasi
4. Sanwikrama

Pada tahun itu tedapat 14 kelas dengan siswa 513 orang dan jam kerjanya sampai dengan pukul 14.00 wib. Kondisi peralatan masih sangat sederhana sebagai contoh : alat tulis menulis menggunakan kertas merang, kertas samak dan ditulis dengan tangan termasuk surat menyurat karena belum memiliki mesin ketik, dinding penyekat antar kelas banyak yang bolong, dll.

Dengan adanya surat keputusan Menteri PPK nomor 5595/b tanggal 5 Agustus 1950 maka terhitung mulai tanggal 25 Juli 1950, SMP Perjuangan (SMP RI) berubah menjadi SMP Negeri II Purwokerto dibawah pimpinan Bapak Samuel Soesito pindahan dari SMP Negeri Magelang yang diangkat berdasarkan Skept Nomor 5460/c tanggal 21 Juli 1950 yang berlaku sejak 1 Juli 1950 dan sebagai wakil kepala sekolahnya adalah Soegiharto.

Perlu diketahui bahwa di Purwokerto ada SM Recomba 2 Buah yaitu :

1. SM I Pool Purwokerto
2. SM II Pool Purwokerto

Selanjutnya SM II Purwokerto menjadi SMP Negeri I Purwokerto, SMP RI menjadi SMP 2 Purwokerto dan , SM I Purwokerto menjadi SMP Bruderan Bersunsidi Purwokerto. Dengan ketetapan tersebut diatas maka murid-murid SM I Pool Purwokerto diperkenankan mendaftar masuk ke SMP Negeri 2 Purwokerto tanpa syarat dan tercatat sebanyak 156 orang dari kelas I sampai dengan kelas III.

Pada ujian Negara tahun ajaran 1948/1950 SMP Negeri 2 Purwokerto dapat meluluskan 100%, karena anak yang mendaftar ujain Negara saat itu hanya 1 orang dan lulus dan bagi anak pejuang diadakan ujian tersendiri.

Pada tahun 1954 terjadi mutasi jabatan yaitu dengan surat keputusan Nomor: 39240/c.I tanggal 7 September 1954. Bapak R.Ng.Gondodiprodo dari SMP Negeri Blora diangkat menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak S.Soesito yang diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 September 1954.

Pada tahun 1957 Ibu Marimah Soeroso yang semula SMP Negeri 1 Purwokerto diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak R.Ng.Gondodiprodo mulai tanggal 1 September 1957 berdasarkan Skep Nomor : 95902/CI tertanggal 31 Juli 1957.

Pada tanggal 1 Februari 1968 Bapak Taadi Eddy Sutristijono diangkat menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Purwokerto dengan Skep Nomor : E 5623/c.I tertanggal 31 Juli 1968 menggantikan Ibu Marimak Soeroso yang memasuki masa pensiun.

Pada tanggal 12 April 1984 Bapak Siswadi, BA yang semula guru SMEA Negeri Purwokerto berdasarkan SK Nomor : 26382/C/K.I.2/84 diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Taadi Eddy Sutristijono yang menjadi kepala SMP Negeri 8 Purwokerto.

Bapak Tohir Syahri berdasarkan SK Nomor : 1732 /I.03.d1/Ca.3.92 tertanggal 25 April 1992 melanjutkan tugas Bapak Siswadi, BA yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan SK Nomor 02392/I.03.dl/Ca.3.94 tertanggal 22 Juni 1994 Bapak Tudiman Ruswijanto KS, BA yang semula kepala SMP Negeri 2 Sumbang diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Tohir Syahri yang memasuki masa pensiun.

Sejak tanggal 1 September 2000 Bapak H.Soenardi yang semula kepala SMP Negeri 2 Ajibarang dengan SK Nomor : 5196/I.03.1/KP/2000 diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak Tudiman KS, BA yang dipindahtugaskan menjadi kepala SMP Negeri 7 Purwokerto.

Selanjutnya berdasarkan SK Nomor : 8212/005/2003 tertanggal 15 Januari 2003 Bapak H.M.Ardani, M.Pd yang semula kepala SMP Negeri 2 Ajibarang diangkat menjadi kepala SMP Negeri 2 Purwokerto menggantikan Bapak H.Soenardi yang memasuki masa pensiun.

Dewasa ini globalisasi telah diterapkan bahkan pada sekolah-sekolah, tidak hanya pada organisasi ataupun perusahaan. Pada awal pemimpinan Bapak H.M.Ardani, M.Pd inilah awal perubahan sistem pendidikan dan SMPN2Purwokerto menjadi Sekolah Bertaraf Internasional. Dengan adanya perubahan inilah membuat SMPN2Purwokerto yang tadi nya hanya menggunakan ruang kelas yang biasa sekarang telah dilengkapi karpet,ac,ohp bahkan gurunya telah dibekali 1 laptop dari tiap-tiap guru. Selain fasilitas sistem pembelajarannya pun telah berubah, para murid belajar dengan sistem moving class, dan terkadang outdoor. Suasana ini sengaja diciptakan agar para murid tidak merasa bosan. Namun, dibalik keunggulan ini semua juga terdapat kekurangan faktor utama adalahg biaya. Dengan fasilitas yang begitu bagus dan sangat memadai membuat biayanya pun sangat mahal sehingga terkadang tidak semua orang dapat bersekolah disitu walaupun SMPN2Purwokerto sendiri mempunyai program Beasiswa dan PMDK.

ABSTRAK

Makalah ini berisikan uraian peranan petani di dalam perekonomian Indonesia. Dengan berbagai masalah-masalah pertanian yang ada petani tidak dapat bekerja secara maksimal. Dengan kerja yang maksimal seharusnya petani dapat menstabilkan perekonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam pertanian dalam bentuk agribisnis maupun ketahanan pangan. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa sesungguhnya peran petani sangatlah penting. Selain itu ada beberapa hambatan yang membuat petani menjadi kurang sejahtera antara lain kurang adanya campur tangan pemerintah. Masalah yang paling disorot disini  adalah mahalnya harga pupuk maupun bibit, serta kelangkaan lahan dan sarana prasarana terutama pada petani kecil yang ada di desa. Kurangnya perhatian terhadap petani inilah yang membuat petani brontak. Karena memang Indonesia adalah negara agraris tapi keberadaan petani masih dipandang sebelah mata. Padahal merekalah pahlawan di bidang pangan, yang menjadi aktor utama tersedianya beragam bahan pangan.

This paper contains a description of the role of farmers in the Indonesian economy. With a variety of agricultural issues that have farmers can not work optimally. With a maximum working farmers should be able to stabilize the Indonesian economy with an active role in agriculture in the form of agribusiness and food security. Because we can not deny that the real role of farmers is very important. In addition there are several obstacles that make less prosperous farmers include lack of government intervention. The most highlighted problem here is the high prices of fertilizer and seed, and scarcity of land and infrastructure facilities, especially on small farmers in the village. Lack of attention to the farmers that makes brontak farmers. Because Indonesia is the country’s agrarian but farmers are still considered the existence of one eye. And they are heroes in the field of food, which became the main actor availability of a variety of food.

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Namun, kehidupan petani Indonesia semakin terpuruk. Tidak hanya itu bahkan para petani banyak yang mengalami kemiskinan. Selain petani Indonesia adalah petani penggarap, dimana semakin sulit mengharapkan untuk memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan. Hal ini juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, antara lain: harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus meningkat. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan pertanian lainnya turut melambung sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawar oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani.

Banyak masalah pertanian yang seharusnya pemerintah selesaikan. Karena sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan petani. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani ditambah kurangnya lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Petani juga berperan penting dalam menstabilkan perekonomian Indonesia. Misalnya saja dengan program ketahanan pangan maupun pertanian berbasis agribisnis. Karena tanpa para petani siapa yang akan mencukupi kebutuhan ragam bahan pangan kita dan hasil panennya dapat dijual. Sehingga  dapat mengurangi impor yang berlebih.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman(seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pada umumnya petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang tertindas. Tertindas di sini dalam arti yang sangat luas. Petani-petani kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ataupun akses apapun untuk memberdayakan dirinya meskipun petani bisa melakukannya. Ketiadaan kekuatan untuk memberdayakan ini jelas terlihat dari berbagai kebijakan yang belum memihak kepada petani ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang banyak penyimpangannya.

Banyak macam bentuk-bentuk ketertindasan petani. Pertama, petani tidak memiliki daya tawar sedikitpun terhadap hasil pertaniannya. Setiap kali ada hasil panen, petani mengalami kerugian karena harga langsung anjlok. Seakan-akan mekanisme pasar betul-betul menghukum para petani. Hukum pasar yang berbunyi ”ketika jumlah barang meningkat maka harga akan turun” benar-benar merupakan contoh nyata betapa kejamnya kita, manusia yang tidak ”mengatasi” hukum itu. Tidak ada kebijakan untuk hal ini. Sekalipun ada semua adalah dalam nuansa eksploitasi kelemahan petani.

Kedua, petani tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber produksi dan pasar secara bebas dan berkeadilan. Demikian halnya dengan pupuk. Pupuk, selain mahal juga sulit didapati. Banyak pupuk diproduksi tetapi tidak sampai ke tangan petani yang membutuhkannya. Justru pupuk subsidi masuk ke perusahaan pertanian raksasa yang juga telah meluluhlantakkan petani kecil.

Melihat kelemahan mendasar di atas, maka lahirlah upaya-upaya ”pemberdayaan” yang sebenarnya bermakna eksploitasi kelemahan petani untuk kepentingan golongan tertentu. Bagi pemerintah, kelemahan petani menjadi lahan untuk menumbuhkan program pemberdayaan petani melalui berbagai paket proyek. Di sini pemerintah tentu saja mengatasnamakan petani untuk mengupayakan perbaikan nasib petani mulai dari bimbingan teknis pertanian (padahal petani sudah pandai), introduksi sistem pertanian modern, penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Celakanya, oknum jahat bergerak dengan nalar eksploitatif sehingga penyelewengan tak terhindarkan. Akhirnya petani bukan yang mendapat keuntungan, melainkan ketertindasan. Ketertindasan inilah juga yang menyebabkan petani menjadi miskin. Selain itu juga ada beberapa faktor yang membuat petani menjadi miskin.

Sebagai negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya karena sumber daya alam yang ada dapat di manfaatkan dan menghasilkan suatu komoditi alam yang sebenarnya lebih baik dari negara-negara yang biasanya kita ekspor. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Namun apa faktanya Indonesia masih banyak melakukan impor. Berbagai bahan makanan pokok pun lebih sering impor dari pada kita mengekspor. Hal ini dapat di kaitkan dengan sebarapa besar kita menghargai peranan petani dan menghargai hasil-hasil pertanian para petani lokal. Tidak hanya itu kita juga harus menelaah tentang seberapa besar pemerintah dalam membangun pertanian di Indonesia dan seberapa besar pemerintah di dalam membantu sarana maupun prasarana para petani lokal terutama petani kecil.

1.2.  Perumusan Masalah :

  1. Bagaimana kehidupan petani sekarang ini?
  2. Bagaimana peranan pemerintah didalam membangun pertanian Indonesia?
  3. Bagaimana peranan petani di dalam perekonomian Indonesia?

1.3.  Tujuan :

  1. Mengetahui bagaimana kehidupan petani sekarang ini
  2. Mengetahui peranan pemerintah di dalam membangun pertanian Indonesia
  3. Mengetahui peranan petani di dalam perekonomian Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Kondisi Kehidupan Petani

Negara Indonesia memang terkenal sebagai negara agraris. Dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dibuktikan dengan sumber daya alam pertaniannya yang sangat melimpah. Namun, kehidupan para petani Indonesia kini ibarat berada di ujung tanduk. Jika mereka berhenti sebagai petani dan mencari pekerjaan lain yang tentu tidak mudah diperoleh, kehidupan keluarganya pasti terancam. Jika meneruskan pekerjaan sebagai petani, hasilnya tidak menguntungkan.

Fakta juga menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia adalah petani penggarap. Sehingga makin sulit mengharapkan memperoleh penghasilan seperti yang diinginkan. Apalagi pada musim hujan seperti saat ini, ancaman banjir juga makin membuat para petani merugi. Hasil panen menyusut atau malah tidak ada sama sekali karena diterjang ganasnya air..

Dewan Pakar Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Suprapto menyatakan para petani Indonesia jadi miskin terus. Ia menilai kondisi yang diderita oleh para petani kita sudah sangat memprihatinkan. Sebab penghasilan petani yang hanya Rp150.000 hingga Rp200.000/bulan tak bisa dibuat apa-apa sekarang ini. Karena itu, ia menyatakan jika pemerintah tak juga mengubah kebijakan, mereka berencana melakukan pemberontakan.[1]

Sesungguhnya kekecewaan petani yang hidupnya makin senin-kemis didera kemiskinan wajar saja hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat, ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus melambung. Ini juga merupakan ancaman bagi para petani. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan pertanian lainnya turut melambung tinggi sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini masih ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawar oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani.

Sikap nekad untuk melakukan pemberontakan tentu sangat mengerikan jika benar-benar terjadi. Bisa dibayangkan apa jadinya jika di Indonesia terjadi pemberontakan. Tentu yang jadi korban adalah rakyat kecil yang notabene di antaranya adalah para petani juga.

Menghadapi kenyataan itu, pemerintah dapat dipastikan sudah mendengar keluh kesah para petani. Pemerintah juga dipastikan sudah berupaya untuk membantu para petani agar kehidupan mereka tidak menderita, tapi karena persoalan yang dialami oleh negara ini masih demikian rumit dan berat; maka uluran tangan bagi para petani itu belum bisa dirasakan ada hasilnya.

2.2  Peranan Pemerintah di dalam Membangun Pertanian

2.2.1 Peranan Pemerintah

Dari sudut pandang sosiologi, dunia sosial secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu pemerintah, pasar dan komunitas. Masing-masing menurut Suswono memiliki pilar paradigma, ideologi, nilai, norma, rules of the game dan bentuk keorganisasian sendiri. Antara satu pilar dan lainnya sangat terkait erat. Dan pemerintah pada umumnya menjadi tumpuan sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator berjalannya sistem dan tata hubungan antara tiga pilar utama tersebut.

Istilah “pembangunan pertanian” sendiri memiliki konotasi adanya kepentingan pemerintah atas majunya sektor pertanian yang seringkali berkilah “untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya”. Dalam hal pembangunan pertanian, bentuk dan legitimasi sebuah pemerintahan sangat mempengaruhi seberapa besar makna peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pertanian. Sebagai ilustrasi, pada masa Nusantara menganut sistem kerajaan, petani wajib menyerahkan upeti karena seluruh lahan pertanian diakui sebagai milik kerajaan. Sementara, apabila sang raja cukup arif, maka petani memperoleh jasa keamanan, perlindungan, dalam batas-batas tertentu berupa fasilitas “publik” yang pada umumnya lebih banyak dibangun untuk kepentingan raja dan petinggi kerajaan. Kerajaan juga berperan sebagai lembaga arbitrase apabila terjadi konflik di masyarakat.

Sehingga pemerintah sebenarnya memiliki perananan yang cukup penting didalam pertanian. Dimana seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Walaupun tidak secara langsung setidaknya pemerintah dapat membantu petani dengan cara sebagai fasilitator di dalam membangun pertanian. Secara tidak langsung pemerintah seyogyanya berperan sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani. Misalnya saja; harga pupuk dan bibit yang melambung sedangkan harga jual hasil panen mereka cenderung lebih murah.

Pertanian kita cukup tertinggal dari negara lain padahal sayogyanya kita sebagai negara agraris sektor pertaniannyalah yang menjadi sektor utama untuk meningkatkan perekonomian kita. Dibawah ini adalah beberapa indikator yang menyebabkan pertanian kita cukup tertinggal :

  1. Pertama, kalau kita mempelajari indikator makro, terlihat bahwa ekonomi Indonesia sebelum krisis multidimensi 1998 hampir selalu tumbuh di atas 7 persen dan pada saat ini pertumbuhan ekonomi kita telah menunjukkan tanda-tanda membaik menuju ke kondisi sebelum krisis. Namun demikian, apabila kita memperhatikan besaran lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP), produktivitas, aspek lingkungan hidup, perkembangan usaha pertanian, daya saing, efisiensi dan berbagai variable Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), kita dapat menyatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk memajukan pertanian kita, yang pada umumnya baru sampai pada tahap “bertahan hidup”.
  2. Kedua, kehidupan petani, khususnya petani pangan di Jawa, belum banyak berubah. Kalaupun ada, kemajuan itu terjadi pada segelintir elite desa. Sementara, jutaan petani lainnya, hanya dapat bertahan hidup di atas lahan pertanian yang semakin hari semakin menyempit. Sebaliknya, ada juga yang lahannya semakin melebar sebagai akibat belum optimalnya perangkat hukum di bidang pertanahan, serta hukum ekonomi pasar yang seringkali kurang berkeadilan. Jumlah petani gurem bukannya berkurang, tetapi semakin meningkat.
  3. Ketiga, harga riil komoditas primer pertanian yang dihasilkan petani semakin hari semakin berkurang nilainya dibandingkan komoditas industri, biaya pendidikan dan kesehatan yang mereka butuhkan. Demikian pula biaya angkutan, harga sarana produksi yang selalu meningkat. Sebuah paradoks, upah buruh tani yang dirasakan oleh pemilik lahan dan penggarap semakin meningkat, bagi buruh tani masih belum cukup, sehingga banyak yang berangan-angan untuk ramai-ramai bekerja sebagai buruh kasar di negara lain.

2.2.2 Masalah – masalah Pertanian di Indonesia

Pertanian di Indonesia sedang berada di pesimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Walaupun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut. Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38 %, suatu perubahan yang tidak cukup besar untuk jangka waktu 15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13 % di tahun 1998[2].

Tantangan baru yang sedang dihadapi pemerintah adalah untuk menggalangkan peningkatan produktifitas di antara penghasil di daerah rural, dan menyediakan fondasi jangka panjang dalam peningkatan produktifitas secara terus menerus. Dalam menjawab tantangan tersebut hal berikut cukup penting untuk dipahami :

  1. Fokus dalam pendapatan para petani: titik berat di padi tidak lagi menjamin segi pendapatan petani maupun program keamanan pangan
  2. Peningkatan produktifitas: kunci peningkatan pendapatan petani, sehingga pembangunan ulang riset dan sistem tambahan menjadi sangat menentukan
  3. Dana yang diperlukandan dapat diperoleh dari usaha sementara untuk memenuhi kebutuhan kredit para petani melalui skema kredit yang dibiayai oleh APBN
  4. Pertanian yang telah memiliki sistem irigasi sangat penting dan harus dipandang sebagai aktifitas antar sektor
  5. Fokus dari peran regulasi dari Departemen Pertanian perlu ditata ulang

Selain tantangan yang disebutkan diatas juga masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami para petani terutama petani kecil, seperti:

  1. Harga pupuk dan bibit yang cukup melambung
  2. Kurangnya lahan untuk mereka garap
  3. Harga panen mereka yang relative murah
  4. Sektor pasar, bahwa konsumen Indonesia lebih menghargai hasil produk luar di banding panen petani kita sendiri
  5. Sarana dan prasarana yang cukup sulit terutama didesa-desa yang kurang terjangkau oleh masyarakat

2.2.3 Penanganan Masalah Pertanian

Dapartemen Pertanian jelas mempunyai peran yang sangat  penting dalam menjawab semua tantangan diatas. Program-program dari Departemen Pertanian harus dilengkapi dengan bermacam-macam inisiatif dari badan pemerintahan nasional lainnya, pemerintahan lokal yang akan berada di garis depan dalam pengimplementasikan program, organisasi produsen di pedesaan yang bergerak dibidang agribisnis, dan para petani yang harus menjadi partner penting demi mendukung proses penting perubahan ini.

Adapun beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menjawab tntangan diatas adalah :

  1. Peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi lebih lanjut
  2. Memperkuat kapasitas regulasi
  3. Meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian
  4. Mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian
  5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi
  6. Menjamin berlangsungnya irigasi

2.3  Peranan Petani di dalam Perekonomian

Tak bisa dipungkiri lagi pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan diatas salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari poeran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugikan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara.

Melihat struktur pembentuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2008, variabel investasi akan memegang peranan signifikan dibandingkan variabel-variabel lainnya. Terlihat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% terutama akan didukung oleh meningkatnya pertumbuhan investasi yang diperkirakan tumbuh sebesar 15 persen (lihat gambar).

Gambar 1. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Nasional[3]

Dewasa ini, terdapat 3 mazhab pilihan strategi industrilisasi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ketiga mazhab yang berkembang ini perlu diuji kemampuannya (paling sedikit pada tingkat teoritis) dalam memecahkan isu-isu pembangunan ekonomi nasional. Ketiga pilihan strategi itu adalah: strategi industrilisasi berspektrum luas, strategi industrilisasi dengan industry berteknologi tinggi, dan strategi industrilisasi pertanian dalam bentuk pembangunan agribisnis.

Pertanian dalam bentuk agribisnis juga sangat baik untuk membantu krisis ekonomi. Kenyataan juga menunjukkan bahwa selain industri migas, sektor agribisnis adalah penyumbang ekspor netto yang penting selama hampir 30 tahun Indonesia membangun. Pada masa krisis ekonomi saat ini, sektor ekonomi yang masih mampu bertahan adalah sektor agribisnis. Pengalaman ini seharusnya menyadarkan kita semua (termasuk pemerintah), bahwa kita harus meninggalkan strategi industrilisasi berspektrum luas dan canggih serta kembali ke strategi industrilisasi berbasis agribisnis.

Dengan memberi prioritas pada percepatan pembangunan sektor agribisnis, akan mampu memberikan solusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Meningkatnya produksi produk-produk agribisnis akan meningkatkan ekspor tanpa harus mengimpor bahan baku.   Meningkatnya ekspor berarti meningkatkan penawaran volute asing (dollar) sehingga akan memperkuat (apresiasi) rupiah secara gradual. Selain produk agribisnis untuk ekspor, produk agribisnis bahan pangan juga meningkat, sehingga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri juga meningkat. Mengingat harga-harga bahan pangan masih merupakan komponen terpenting dalam menentukan laju inflasi domestik, maka dengan peningkatan produksi pangan tersebut akan dapat menurunkan laju inflasi yang sudah sangat tinggi saat ini. Kemudian karena teknologi produksi agribisnis pada umumnya bersifat padat karya dengan kisaran kualitas tenaga kerja yang sangat luas, maka peningkatan produksi agribisnis dalam negri akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menurunkan pengangguran yang sangat tinggi saat ini. Turunnya inflasi dan pengangguran serta stabilitas kurs rupiah yang reasonable, merupakan kondisi pulihnya perekonomian nasional. Ini juga telah menunjukkan bahwa petani sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dalam sektor agribisnis yang dapat memulihkan perekonomian nasional petani juga sangat penting, mereka menanam tanaman yang sangat dibutuhkan dalam agribisnis tersebut4.

Selain agribisnis masih banyak di dalam bidang pertanian yang berperan dalam perekonomian antara lain ketahanan pangan. Tujuan pembangunan ketahanan pangan disini adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata diseluruh wilayah sepanjang waktu, dengan memanfaatkan  sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka pembangunanya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatkan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Selanjutnya, karena produksi pangan nasional sebagian besar dilaksanakan petani dengan skala usaha kecil oleh masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Peran Bulog, yang sedianya mengadang spekulan dengan menampung stok gabah petani, tidak berjalan dengan baik. Peran lain, yaitu menjadi penyangga ketika harga beras melonjak, pun tidak efektif. Artinya, sudah sulit dibedakan antara fungsi Bulog dan ulah spekulan.
Kedaulatan pangan (food sovereignty) harus menjadi komitmen negara untuk segera diwujudkan. Dengan demikian, Indonesia bisa mandiri. Jika konsep dan kebijakan kedaulatan pangan sudah tuntas, keberadaan Bulog dan kontroversi beras dapat dibenahi secara komprehensif. Sayang, kondisi internal elite Indonesia sulit menyiratkan sebuah kecerahan dalam mewujudkan kedaulatan pangan, apalagi ada tekanan neoliberalisme dengan mekanisme perdagangan bebas. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Direktur Bulog asyik dengan pemahaman masing-masing tentang kedaulatan pangan.
“Oleh karena itu, penting ada kemauan politik dari para pemimpin Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan. WTO harus mencabut agenda pertanian karena telah meliberalisasikan pertanian. Impor beras Indonesia adalah satu dari sekian dampak liberalisasi pertanian itu. Impor telah mengkhianati keberadaan petani kita,” ujar Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina di Bamako, Mali, Kamis (22/2). La Via Campesina adalah organisasi perjuangan petani internasional dengan jaringan tersebar di 40  negara[4].
Impor beras adalah strategi jangka pendek yang tentunya “terpaksa” dilakukan karena kondisi Indonesia sudah kritis akibat bencana alam dan berbagai faktor darurat lain. Untuk itu, Indonesia harus bersama negara berkembang lain, seperti G-33, mengubah kebijakan pertanian. Orientasi ekspor (usaha agribisnis skala besar) diubah dengan kebijakan yang berbasis pertanian keluarga.

Indonesia terjebak dalam kebijakan pangan yang monokultur, yang merupakan bagian dari upaya penyeragaman kebudayaan sejak Orde Baru. Indonesia menjadi sangat bergantung pada satu jenis tanaman pangan, yaitu padi yang menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan. Ribuan suku bangsa di Indonesia dapat menghasilkan sumber makanan yang beraneka ragam. Kearifan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung mempunyai sumber energi karbohidrat yang berkualitas. Jika alam di wilayah tersebut tidak cocok untuk budidaya padi, yang terjadi adalah kelaparan seperti di Sikka (NTT) dan daerah lain di Indonesia. Selain itu, perlindungan kepada petani perlu ditingkatkan dengan kepastian harga dan memperkuat lembaga negara yang menjalankan perlindungan tersebut. Jaringan perdagangan milik petani dalam pasar lokal perlu dilibatkan. Yang paling penting adalah kedaulatan pangan akan tercapai jika Indonesia segera melaksanakan pembaruan agraria. Hal seperti itu untuk menjamin akses terhadap tanah bagi petani, buruh tani, dan kaum miskin lain.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Kehidupan para petani sekarang sedang berada diujung tanduk. Banyak dari mereka yang masih hidup kekurangan. Jadi, wajar saja jika akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang dari waktu ke waktu terus meningkat, ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan juga terus melambung. Ini juga merupakan ancaman bagi para petani. Selain itu harga pupuk, bibit dan perlengkapan pertanian lainnya  turut melambung tinggi sehingga lebih dapat menyusahkan petani. Hal ini masih ditambah dengan harga panen mereka yang terkadang menurun dan ditawar oleh tengkulak sehingga menambah penderitaan petani.

Seharusnya pemerintah berperan aktif terutama dalam memajukan kesejahteraan petani. Walaupun tidak secara langsung setidaknya pemerintah dapat membantu petani dengan cara sebagai fasilitator di dalam membangun pertanian. Secara tidak langsung pemerintah seyogyanya berperan sebagai “pengayom” yang mampu mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil dan merata sesuai dengan salah satu tujuan luhur kita mendirikan Negara Indonesia yang tergambar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Namun, kenyataannya dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani. Misalnya saja; harga pupuk dan bibit yang melambung sedangkan harga jual hasil panen mereka cenderung lebih murah.

Peran pemerintah juga tak bisa dipungkiri lagi mempengaruhi peranan petani dalam memaksimalkan hasil panennya. Tak bisa dipungkiri lagi pertanian sedikit banyak telah membantu perekonomian di Indonesia. Banyak bukti yang memperkuat pernyataan diatas salah satunya adalah kita telah mencapai swasembada beras. Hal ini tidak luput dari poeran besar petani. Namun, terkadang kita menganggap remeh petani padahal apabila kita telaah lebih dalam lagi tanpa petani apa yang bisa kita lakukan. Tanpa adanya petani bisa saja kita merugukan perekonomian negara karena tanpa petani mungkin kita hanya dapat mengimpor semua bahan makanan pokok dan itu menandakan bahwa semakin banyak pengeluaran negara.

Saran

  1. Diperlukan adanya pendekatan antara pemerintah dan petani agar pemerintah juga mengetahui apa yang dibutuhkan petani sehingga tidak menjadi salah sangka.
  2. Perlu adanya peran pemerintah yang lebih aktif di dalam membangun pertanian.
  3. Sebaiknya terjalin kerjasama antara petani, pemerintah dan masyarakat untuk membangun pertanian yang lebih maju agar dapat memulihkan perekonomian nasional.
  4. Perlu adanya penyuluhan untuk para petani agar mereka mendapatkan berbagai informasi baru tentang inovasi dalam bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2009, “Reformasi Agraria Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Pedesaan” dalam Jurnal Berdaya Vol 6, No. 1 (Januari 2009) : 28.

DKP. 2008. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 -2009. Jakarta : Dewan Ketahanan Pangan.

Harian Umum Pelita edisi Kamis 07 Januari 2010.

Saragih, Bungaran 2001, Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Yayasan Mulia Persada : Bogor.

Sarosa, D.M. 2008, “Urgensi Pemberian Insentif Ekonomi dan Kemudahan PenanamanModal Didaerah” dalam Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah Vol 4, No. 4 (Desember 2008) : 21.

Suara Pembaruan 25 Februari 2007


[1] Disampaikan pada Harian Umum Pelita edisi Kamis 07 Januari 2010

[2] Bungaran Saragih, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian hal195

[3] Djiman Murdiman Sarosa. 2008, “Urgensi Pemberian Insentif Ekonomi dan Kemudahan PenanamanModal Didaerah” dalam Jurnal Triwulan Pembangunan Daerah Vol 4, No. 4 (Desember 2008) : 21.

[4] Disampaikan pada Suara Pembaruan 25 Februari 2007